Pakisjaya, KHI - Proyek Normalisasi Kali Apur Dusun Telagaherang RT 09 RW 03 Desa Telukbuyung Kecamatan Pakisjaya yang diduga tanpa SPK, menajdi sorotan sejumlah pihak. Pasalnya kepala bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang bidang SDA tidak berkomentar saat dipinta tanggapannya soal proyek tersebut yang ramai diberitakan.
Awak media karawanghariini.id berusaha mencari informasi, siapa penanggungjawab proyek normalisasi kali Apur tersebut, sebab dilokasi proyek tidak ditemukan adanya papan informasi ( papan proyek ).
" Pemilik proyek itu pa Dede orang Karawang, " kata orang yang diduga koordinator sekaligus penanggungjawab lapangan diproyek tersebut melalui pesan singkat WhatsApp nya. Senin (27/11/23)
Menyikapi proyek normalisasi kali Apur yang banyak menuai protes. Ketua Umum Garda Penegak Siliwangi Independen (GPSI) Teguh Batara menilai, bahwa rekanan yang ditunjuk melaksanakan pekerjaan normalisasi tersebut tidak profesional, sebab kata dia, jika kontraktor yang profesional, dia bisa menyeleksi dan menunjuk orang yang ditugaskan dilapangan sehingga mampu mengatasi berbagai masalah.
" Kontraktor yang profesional tentunya jeli menunjuk orang - orangnya yang dinilainya mampu mengatasi berbagai masalah dilapangan, artinya selain mampu menyelesaikan pekerjaan secara teknis, dia juga mampu mengatasi masalah yang timbul akibat adanya proyek tersebut, sehingga tercipta suasana kondusif, tetapi ini malah sebaliknya, " ujar Teguh Batara saat bincang - bincang dengan awak media karawanghariini.id Selasa (28/11/23)
Dia juga meminta kepada KPA Dinas PUPR Karawang, harus berani tegas memberikan sanksi kepada rekanan yang melaksanakan pekerjaan tanpa SPK, walaupun proyek itu diperoleh dengan sistem PL, yang sudah dipastikan pelaksananya. Akan tetapi tetap saja prosedurnya harus ditempuh, aturannya harus dipatuhi.
" Pejabat pembuat komitmen (PPK) jangan ragu dalam mengambil keputusan jika diketahui ada kontraktor tidak mematuhi aturan. Tugas dan kewenangan PPK itu kan sudah diatur dalam Pepres nomor 54 tahun 2010. sebab jika PPK selamanya dibayangi keraguan bahkan hingga ketakutan dalam mengambil keputusan disebabkan berbagai faktor, tidak akan menjadi efek jera bagi para kontraktor, akibatnya hal yang serupa akan terus terjadi," kata Ketum GPSI
Jika ada yang menyebut proyek itu proyek siluman, lanjut dia, itu sangat wajar dan beralasan.
" Wajar wajar saja kalau ada yang menulis atau menyebutnya proyek siluman, alasannya, papan proyek ga ada, dilokasi ga ada yang bisa ditanya atau dikonfirmasi, yang ada hanya excavator bergerak - gerak sendiri, itu kan seperti siluman, jadi saran saya pada kontraktor atau pengawas lapangan, mesti aktif dilapangan agar rekan - rekan kontrol sosial mendapatkan hak jawabnya dan pasang papan proyek agar publik tau" kata Teguh (Red)
