BANDUNG,KHI – Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin melantik Aep Syaepuloh menjadi Bupati Karawang di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin, 4 Desember 2023.
Kabupaten Karawang memiliki bupati defenitif Aep Syaepuloh, selain itu Pj Gubernur Jawa Barat juga melantik Penjabat Walikota Banjar dan Penjabat Bupati Kuningan.
Sebelumnya, Aep Syaepulloh menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati Karawang, mengisi kekosongan jabatan bupati menggantikan Cellica Nurrachadiana yang mengundurkan diri pada 3 November 2023 lalu karena ia menjadi calon legislatif (DPR RI) pada Pemilu 2024 mendatang.
Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, mengatakan, agar Bupati Karawang, Pj. Walikota Banjar dan Pj. Bupati Kuningan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan amanah dalam memimpin.
Sebagai kepala daerah, kata Bey, agar Bupati Karawang, Pj. Walikota Banjar dan Pj. Bupati Kuningan harus dapat menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pemilu 2024 nanti.
"Jaga stabilitas keamanan dan kenetralan pada Pemilu 2024,” tegas Bey.
Selain itu, jelasnya, Jawa Barat saat ini sudah memasuki musim penghujan dan cuaca ekstrem. Untuk itu, kepala daerah yang dilantik perlu melakukan sejumlah langkah antisipasi agar masyarakat waspada.
“Harus sering terjun langsung ke lapangan. Temui masyarakat. Beri arahan dan sampaikan kewaspadaan namun tetap tenang. Karena ada beberapa daerah di Jawa Barat yang memang rentan bencana alam seperti longsor,” katanya.
Usai dilantik, Aep menyampaikan rasa syukurnya. Ia akan menjadi Bupati Karawang kurang lebih untuk 1 tahun ke depan dan akan menuntaskan sejumlah pekerjaan yang tersisa.
Diantaranya adalah peningkatan ekonomi melalui UMKM, penurunan stunting, penyelesaian pembangunan di sisa tahun anggaran 2023, pengisian jabatan yang kosong serta menyelesaikan visi-misi.
“Insya Allah di sisa periode ini, akan kita maksimalkan sebaik mungkin. Arahan dari Pak Pj Gubernur juga akan segera kita tindaklanjuti,” ujar Aep.
Pelantikan tersebut dihadiri mantan Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPS). (Red)
