KARAWANG,KHI - Banyaknya keluhan KPPS yang tidak diberi Nasi Kotak oleh Panitia Penyelenggara Pelantikan. Ketua KPU Kabupaten Karawang, Marie Fitriana, akhirnya angkat bicara
Menurutnya, terkait banyaknya keluhan KPPS yang diinformasikan tidak diberi Nasi Kotak oleh Panitia Penyelenggara Pelantikan dalam hal ini adalah PPS, pada saat proses pelantikan KPPS beberapa hari lalu.
Menurutnya, terkait banyaknya keluhan KPPS yang diinformasikan tidak diberi Nasi Kotak oleh Panitia Penyelenggara Pelantikan dalam hal ini adalah PPS, pada saat proses pelantikan KPPS beberapa hari lalu.
Dikatakan Marie, untuk proses pelantikan 48.230 KPPS se-Kabupaten Karawang, KPUD Karawang telah mengalokasikan anggaran untuk snack dan nasi kotak sebesar Rp. 45 000 dipotong pajak. Dengan rincian, Rp 15000 untuk snack dan Rp. 25000 untuk Nasi Kotak. Anggaran tersebut, lanjutnya, disalurkan langsung oleh KPUD Karawang ke rekening BOP PPS di masing-masing desa sesuai dengan jumlah KPPS yang akan dilantik dan juga undangan.
"Memang waktu itu dalam penyalurannya, kita ada keterlambatan. Padahal kita sudah mengupayakan betul untuk cair di tanggal 24 Januari 2024, tapi karena ada proses administrasi dan lainnya, ternyata baru bisa ditransferkan ditanggal 25 Januari yakni tepat dihari pelaksanaan," kata Marie, Senin (29/1/2024).
"Dan ini sudah kita jelaskan saat rapat koordinasi bersama PPK dan PPS, dan harapan kami, sebagai solusi dari keterlambatan ini, PPS bisa mencari vendor atau catering yang bisa dibayarkan setelah dana itu diterima. Jadi tidak ada alasan keterlambatan, karena uang itu sampai kepada seluruh PPS tepat dihari pelantikan, jadi seharusnya tidak ada kendala," jelasnya menandaskan.
Lebih lanjut ia menuturkan, dalam BOP PPS, KPU memang hanya menganggarkan untuk Snack dan Nasi Kotak saja, tidak untuk hal lainnya. Hal ini, terang Marie, karena KPU menilai bahwa tempat pelantikan maupun keperluan lainnya yang dibutuhkan akan turut dibantu difasilitasi oleh Pemerintah dalam hal ini oleh Pemerintahan Desa /Kelurahan masing-masing, sehingga dirasa oleh KPU, tidak diperlukan anggaran lain selain anggaran snack dan nasi kotak.
"KPPS ini kan dilantik oleh PPS dengan menggunakan fasilitas pemerintahan desa atau kelurahan yang dinilai cukup lengkap, jadi kami rasa tidak perlu menganggarkan untuk hal-hal lain, hanya snack dan makan siang saja, terlebih proses pelantikan dilakukan hanya sebentar dan bisa sambil berdiri, jadi tidak perlu ada anggaran lain," tandas Marie.
Disinggung terkait banyaknya keluhan dari KPPS yang tidak dapat nasi kotak ataupun snack, Marie menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap para PPS tersebut.
Evaluasi seperti apa??, Marie menjawab, bahwa dirinya bersama komisioner KPU yang lain dan bagian kesekretariatan akan melakukan rapat internal terkait hal ini, untuk kemudian akan memanggil PPK dan PPS.
"Kita akan panggil PPK dan PPS-nya, karena mereka yang bertugas memonitoring kegiatan di lapangan dan mereka (PPS) panitia di lapangannya," ucap Marie.
Lalu bagaimana Marie menyikapi pernyataan Asep Agustian, Pemerhati Politik, Sosial dan Pemerintahan di Kabupaten Karawang bahwa KPU -lah yang seharusnya bertanggungjawab??.
Ia menegaskan, KPU akan bertanggung jawab. Karena PPS dan PPK adalah juga bagian dari KPU.
"Kita akan panggil mereka, dan KPU akan bertanggungjawab," ucapnya seraya membantah ada dugaan penggelapan anggaran oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dalam kegiatan tersebut.
"Saya rasa tidak begitu ya, toh, itu hanya masalah keterlambatan saja, ya, nanti kita lihat keterangan PPS seperti apa?, kita akan panggil, karena betul, tidak boleh anggaran snack dan nasi kotak digunakan hal lain, harus sesuai dengan pagu yang ada ," pungkasnya.
Reporter: Riyan Sibarani
