KARAWANG,KHI - Sekertaris DPP Ormas GMPI, Rahardian Nurdin tegas sebut Dinas Kesehatan (Dinkes) Karawang sebagai stakeholder kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rengasdengklok harus bertanggungjawab atau minimal bisa memberikan penjelasan kaitan dugaan penyalahgunaan tarif layanan listrik dari PLN ULP Rengasdengklok yang digunakan pelaksana pembangunan (PT. PP Persero), Minggu (19/5/24).
Menurut pria yang akrab disapa Kang Ian ini, ada unsur Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari Dinkes Karawang yang memang seharusnya terlibat dalam setiap proses kegiatan pembangunan RSUD Rengasdengklok yang dilaksanakan oleh PT. PP Persero tersebut.
"Tugas PPTK adalah membantu tugas Pengguna Anggaran (PA) dan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi Dinkes Karawang seharusnya mengetahui apa yang terjadi di lapangan, karena tugas PPTK diantaranya adalah, menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran," jelas Kang Ian.
Ia pun mendesak Dinkes Karawang untuk memberikan penjelasan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang pihaknya telah ajukan untuk digelar oleh DPRD Karawang melalui Komisi IV.
"Kita terus pantau setiap perkembangan di lapangan kaitan dugaan penyalahgunaan tarif listrik pada pembangunan RSUD Rengasdengklok. Dan kita akan buka semua bukti yang ada, termasuk dugaan adanya praktik percaloan pada proses pengajuan sambungan baru listrik proyek pembangunan tersebut dalam RDP dengan Komisi IV DPRD Karawang," tegasnya.
"Dan berharap DPRD Karawang bisa memanggil semua pihak yang terlibat dalam pembangunan RSUD Rengasdengklok, juga memanggil PLN ULP Rengasdengklok sebagai penyedia tenaga liatrik pada proyek tersebut," tegasnya lagi. (Red)
