KARAWANG,KHI - Tetapkan sekaligus setujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Karawang tahun 2023, DPRD Kabupaten Karawang menggelar sidang paripurna, Kamis (2/5/2024).
Dinilai masih tak layak, pada paripurna tersebut sejumlah anggota DPRD soroti masalah sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Karawang.
Sejumlah intrupsi pun dilayangkan dalam paripurna tersebut, meminta bupati mengevaluasi sejumlah kebijakan yang dinilai belum optimal, terutama di bidang pendidikan.
Legislator dari komisi IV, Indriyani, menekankan pentingnya peningkatan indeks pendidikan. Target capaian pada LKPJ 2023 adalah 61,26 namun realisasinya hanya mencapai 60,69 dengan realisasi 9 program atau kegiatan.
"Konsentrasi dan prioritas utama pendidikan perlu dimaksimalkan sebagai hulu penyelesaian pengangguran dalam meningkatkan kapabilitas SDM generasi kita," ungkap Indriyani.
Ia juga menyoroti kondisi fisik sekolah yang tidak memadai, dengan bangunan yang roboh dan ambruk.
"Jika Karawang masih berkutat pada sarana prasarana, kapan mau mencetak kualitas pendidikan dan literasinya," tegasnya.
Senada dengan Indriyani, Natala Sumedha, Anggota Fraksi PDI Perjuangan, juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi pendidikan di Kabupaten Karawang.
"Kebutuhan ruang kelas masih menjadi masalah, ditambah dengan pembukaan sekolah baru setiap tahun untuk menampung peserta didik yang belum terjangkau oleh sekolah yang sudah ada," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan sekolah baru setiap tahun hanya akan menambah beban anggaran tanpa menyelesaikan masalah inti dalam pendidikan.
"Butuh solusi yang lebih komprehensif untuk memastikan kualitas pendidikan yang lebih baik di Kabupaten Karawang," pungkasnya.(Red)
