KARAWANG,KHI - Kesemrawutan pedagang kaki lima (PKL) yang kian menjadi-jadi membuat kekumuhan di area publik Lapang Tugu Proklamasi dan area sekitar kecamatan Rengasdengklok.
Menyikapi hal tersebut, pihak Muspika mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai elemen masyarakat dan Karang Taruna di Aula kantor kecamatan Rengasdengklok, Rabu, 12 Juni 2024.
Turut hadir perwakilan dari kabupaten Satpol PP Kabupaten Karawang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas PUPR, Disparbud.
Dalam pembahasan rapat, Camat Rengasdengklok, Dede Tasria, mengatakan dampak dari menjamurnya PKL mengakibatkan kekumuhan dan semrawut.
"Supaya lingkungan lapang Tugu proklamasi tidak terlihat kumuh dan semrawut harus adanya penegakan dan penertiban di lingkungan tersebut, terutama bagaimana menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di dalam dan di luar area lapang," ucapnya.
Sementara itu, Kapolsek Rengasdengklok, Kompol H.Edi Karyadi menambahkan perlunya tindakan dan ketegasan.
"Harus ada ketegasan dari pihak terkait terutama untuk menertibkan khususnya para pedagang Kaki lima yang berjualan di area lapang," tegasnya.
Disisi lain, tokoh pemuda bersatu kecamatan Rengasdengklok Angga Dhe Raka, mengatakan para pemuda menginginkan terciptanya lingkungan yang bersih dan interasih di kota Pangkal Perjuangan Rengasdengklok.
"Intinya kami ingin area tugu proklamasi harus interasih ,tidak kumuh dan semrawut seperti sekarang ini. Kami sangat menyayangkan juga setuju dengan pendapat Kades Rengasdengklok Selatan bahwa harus ada solusi jitu dari pihak pemerintah, terhadap pembenahan area lapang dari para pedagang kaki lima," tuturnya.
"Akan tetapi tidak harus membubarkan mereka yang berdagang , harus ada aturan yang mengatur mereka sekarang ini ,bila perlu dibuat perda pengelolaan supaya ada kejelasan dan terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif," pungkasnya. (Red)
