KARAWANG,KHI - Masyarakat Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang semakin lantang mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap alokasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Jawa Satu Power (JSP) yang berkaitan dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di wilayah mereka.
Ketidakpuasan ini muncul karena dana CSR dianggap tidak tepat sasaran dan tidak memenuhi kebutuhan prioritas warga lokal yang terdampak.
Mantan Asisten Daerah (Asda) 1 Pemkab Karawang dan pengamat pemerintahan, Saleh Effendi menegaskan bahwa kritikan masyarakat ini tidak berkaitan dengan politik, tetapi didasarkan pada fakta dan aturan hukum mengenai CSR.
Menurut Saleh, CSR merupakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan bisnis mereka.
“Penyaluran dana CSR PT JSP, seperti untuk proyek paving block di Jalan Tuparev, memunculkan pertanyaan besar dari masyarakat. Mereka mempertanyakan apakah proyek tersebut benar-benar merupakan kebutuhan prioritas, terutama bagi warga Cilamaya yang langsung terdampak oleh pembangunan PLTGU,” ujar Saleh, Selasa, 3 September 2024.
Saleh menekankan bahwa dana CSR seharusnya digunakan untuk program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat yang terkena dampak langsung. Program yang tepat sasaran bisa berupa peningkatan infrastruktur dasar, program kesehatan, pendidikan, atau pelatihan kerja yang relevan bagi masyarakat.
“Masyarakat berharap Bupati Karawang yang saat ini masih menjabat dapat memberikan penjelasan dan solusi yang lebih konkret. Sebagai pemegang kebijakan, Bupati diharapkan dapat menjelaskan dasar pengambilan keputusan mengenai penggunaan dana CSR ini dan memastikan manfaatnya tersalurkan secara tepat dan adil bagi masyarakat Cilamaya,” imbuhnya.
Saleh juga berharap agar pemerintah daerah memberikan penjelasan yang jelas dan transparan terkait alokasi dana CSR ini, sehingga tudingan adanya “gorengan politik” di balik penyaluran dana CSR ini dapat dieliminasi.
“Kami berharap saran ini dapat menjadi solusi yang baik dan menghindari potensi konflik di kemudian hari,” tutup Saleh.
Masyarakat Cilamaya kini menantikan langkah konkret dari pemerintah daerah dan PT JSP untuk lebih memperhatikan aspirasi dan kebutuhan mereka sebagai bagian dari tanggung jawab sosial yang seharusnya dipenuhi. (Red)
