KARAWANG,KHI - Pasca beberapa hari menyambangi kantor KPU dan Bawaslu untuk melakukan audiensi, terkait banyaknya indikasi pelanggaran Pilkada yang melibatkan oknum penyelenggara, ASN dan Lurah/Kades, DPP LSM Laskar NKRI mengancam akan melakukan aksi demonstrasi ke kantor KPU dan Bawaslu Karawang.
Sekjen DPP Laskar NKRI, Drs. H. Nana Taruna S M.M mengatakan, sebenarnya kasus foto viral Ketua KPU makan bersama dengan calon petahana hanya bagian kecil dari indikasi adanya keterlibatan penyelenggara dalam mendukung salah satu pasangan calon.
Dan publik pun tidak akan mengetahui persoalan ini, jika letupan awalnya tidak muncul lewat status medsos (facebook) Anggota Dewan PKS, Mumun Maemunah yang mem-posting foto tersebut dengan narasi kampanye Pilkada.
Sehingga ditegaskan Nana, setelah kejadian foto viral ini fokus Laskar NKRI tidak hanya pada mendesak KPU untuk mensomasi Dewan Mumun. Melainkan tetap pada konsentrasi memantau dan melakukan pengawasan informal terkait indikasi-indikasi keterlibatan penyelenggara dalam mendukung salah satu paslon.
"Mau disomasi atau tidak Dewan Mumun, fokus kita tetap akan memantau keterlibatan penyelenggara (KPU dan Bawaslu) dalam mendukung salah satu paslon. Karena penyelenggara harus netral, tidak boleh memihak kepada paslon manapun," tutur Nana Taruna, Senin, 7 Oktober 2024.
"Terbukti penyelenggara memihak kepada salah satu paslon, maka kami tidak hanya akan sekedar gerudug dan audiensi. Tapi ribuan pasukan Laskar NKRI akan demo kepung kantor KPU dan Bawaslu. Kami tidak akan main-main kalau sudah bergerak," timpalnya.
Sambung Nana, Laskar NKRI juga mendesak Bawaslu untuk gerak cepat dan fokus menangani setiap laporan indikasi keterlibatan ASN dan Lurah/Kades dalam kampanye Pilkada. Karena semakin hari mereka semakin berani melakukan kampanye terbuka.
"Mereka (ASN dan Kades) semakin berani melakukan kampanye terbuka, mereka seperti gak ada takut-takutnya. Ya, faktornya mungkin karena terjadi pembiaran. Makanya di sini perlu peran ketegasan dari Bawaslu," kata Nana.
Terkait indikasi keterlibatan penyelenggara, ASN dan Lurah/Kades dalam kampanye pilkada, sambung Nana, mungkin sudah banyak laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang dilakukan oleh beberapa lembaga pemantau pemilu. Dan laporan yang sama juga akan dilakukan Laskar NKRI.
"Kita sama-sama jaga marwah demokrasi di Pilkada 2024. Mari kita ciptakan pilkada yang bukan hanya sekedar riang gembira. Tapi juga jujur, adil dan berintegritas,"
"Khususnya penyelenggara (KPU dan Bawaslu), kami minta mereka benar-benar netral. Terbukti memihak, kami Laskar NKRI akan lanngsung demo kepung kantor KPU dan Bawaslu," tandasnya. (Red)
